Bahwa, mereka, para pelaku sejarah tersebut, dihasilkan oleh sebuah proses pendidikan tinggi yang kemudian memilih membuka mata terhadap realitas di sekitarnya

 

Mungkin banyak yang lupa, di bulan Mei ini begitu banyak momen bersejarah yang pernah dilewati bangsa Indonesia. 02 Mei 1899, Suwardi Suryaningrat yang kelak mengubah nama menjadi Ki Hadjar Dewantara lahir ke dunia. 20 Mei 1908, anak-anak priyayi Jawa sekaligus para murid STOVIA yang dipelopori dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo sebagai wadah pergerakan para priyayi muda dalam bidang kebudayaan dan pendidikan.

Pasca-kemerdekaan, memori tentang Mei rasanya akan sangat mudah menuju ke tahun 1998. Dua tahun sebelum datangnya abad milenial, Indonesia dilanda gejolak dan demonstrasi besar-besaran yang digerakan oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Di bulan ini, nama-nama seperti Moses Gatotkaca, Elang Mulya Lesmana, dan Hendriawan Sie meregang nyawa saat berhadapan dengan keganasan aparat. Lima tahun sebelumnya, pada 1993, Marsinah yang kelak menjadi salah satu ikon perlawanan kaum buruh Indonesia ditemukan tanpa nyawa di sebuah hutan di wilayah Jawa Timur, juga pada bulan Mei.

Menutup pakansi masa silam ini, momentum mundurnya Suharto, sang bos Orde Baru pada pagi hari 21 Mei 1998, tepat satu hari setelah ulang tahun hari kebangkitan nasional ke-90 juga harus diputar ulang. Ini menjadi bersejarah sebab mundurnya sang Smiling General menjadi tonggak reformasi sekaligus menandai runtuhnya rezim yang sudah 32 tahun berkuasa. Sebelumnya, pada 13-15 Mei di tahun yang sama, kerusuhan besar melanda berbagai kota besar di Indonesia.

Lalu apa hubungan antara semua kejadian itu? Mari memulainya dengan kembali ke awal tahun 1900-an saat tuntutan agar Kerajaan Belanda ‘membalas budi’ Hindia Belanda bergaung di parlemen negeri Van Oranje. Ini didasarkan pada fakta bahwa tanah jajahan mereka yang kala itu terbesar sejagat raya memberikan dampak yang teramat besar untuk Belanda. Salah satu orang yang bersikeras mendukung hal ini adalah Conrad Theodore van Deventer, seorang ahli hukum sekaligus anggota parlemen Belanda. Tuntutan ini kelak melahirkan apa yang disebut politik etis atau politik balas budi (disebut juga Trias Van Deventer).

Salah satu poin dari  politik etis adalah penyediaan akses pendidikan yang lebih baik bagi rakyat pribumi. Terdengar mulia memang tapi kenyataan di tingkat akar rumput tidak semulia itu. Pendidikan diberikan sesuai dengan strata sosial di masyarakat. Ada perbedaan besar dalam hal mendapatkan pendidikan antara anak raja, anak priyayi besar, anak priyayi kecil, dan anak orang biasa.

Pemerintah Governemen Hindia Belanda takut jika kebijakan ini akan membuat penduduk Hindia Belanda menjadi terpelajar. Dikhawatirkan, itu akan menggoyang kekuasaan mereka di East Hindia. Belum lagi, di masa-masa itu ada sebuah ketakutan umum di kalangan masyarakat Belanda bahwa negara mereka akan kacau jika sampai East Hindia lepas atau jatuh ke tangan negara lain. Itulah kenapa, hanya orang-orang tertentu saja yang beruntung bisa menikmati pendidikan tinggi di masa itu. Bagi rakyat biasa, hanya disediakan sekolah rakyat yang sekadar mengajarkan baca-tulis.

Gejolak zaman tetap tidak bisa dibendung. Pergerakan politik ternyata muncul dari kalangan-kalangan priyayi Jawa dan anak-anak mereka yang bersekolah di STOVIA Batavia. Berbagai organisasi bermunculan sejak lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Yang paling mencuri perhatian governemen Hindia Belanda setelah lahirnya Budi Utomo adalah Partai Indonesia (Indische Partij) dan Sarekat Islam yang sama-sama lahir tahun 1912. Yang terakhir ini bahkan berawal dari serikat pedagang batik di Solo sebelum dibawa oleh Tjokroaminoto ke Surabaya dan berubah menjadi sebuah organisasi politik yang tersohor. Setelah itu, belasan bahkan puluhan organisasi pergerakan menjamur di Hindia Belanda.

Dari kebijakan pendidikan pasca-politik etis itulah kemudian muncul nama-nama tokoh besar yang kelak akan mengisi halaman-halaman sejarah Indonesia. Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Raden Mas Dorodjatun, adalah beberapa nama yang kala itu berkesempatan merasakan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri lalu membaktikan diri demi kemerdekaan Indonesia. Dan gejolak itu ternyata tetap tidak bisa dibendung pemerintah Belanda bahkan setelah mereka mengasingkan dan memenjarakan banyak tokoh pergerakan pada kurun 1930-an. Tepatnya pasca pemberontakan partai komunis di Prambanan pada 1926.

Mari menuju ke zaman Orde Baru yang katanya penak itu. Dunia pendidikan tinggi kembali menunjukkan tajinya dengan berani pasang badan melawan tirani yang dianggap mengekang kehendak dan kebebasan rakyat. Mahasiswa memang bukan satu-satunya kelompok yang menentang pemerintah waktu itu. Ada pula dari kalangan buruh dan seniman tapi rasanya kelompok satu inilah yang paling masif sekaligus terstruktur dalam mengggalang perlawanan.

Serangkaian peristiwa mulai dari Malari (1974), pendudukan kampus ITB (1984), hingga serangkaian kejadian menjelang Mei 1998 melibatkan kelompok anak muda bernama mahasiswa itu. Yang berasal dari berbagai kampus, tergabung lewat berbagai organisasi massa, dan mengusung satu tuntutan utama untuk melengserkan sang Smiling General. Hingga puncaknya, para mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR-RI sebelum akhirnya 21 Mei 1998 Suharto menyatakan berhenti sebagai presiden.

Ada satu kesamaan latar belakang para pelaku kejadian-kejadian di atas. Bahwa, mereka, para pelaku sejarah tersebut, dihasilkan oleh sebuah proses pendidikan tinggi yang kemudian memilih membuka mata terhadap realitas di sekitarnya. Mereka, baik mahasiswa sejawat Iwa Kusumasumantri, Arif Rahman Hakim, ataupun Hafidin Royan memilih berhadapan dengan berbagai kemungkinan buruk dengan berdiri melawan kekuasaan.

Di era pergerakan kemerdekaan, para pelajar yang memilih menjadi aktivis kemerdekaan harus berhadapan dengan kemungkinan dipecat sebagai studen, tidak bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah, dipenjara, hingga dibuang ke Boven Digul. Sementara pada era Orde Baru, hal yang sama juga terjadi. Diintai aparat, ditangkap, dipenjara, bahkan diculik dan meninggal dalam demonstrasi. Bahkan yang paling lucu; dicap sebagai komunis.

Memaknai ulang serangkaian peristiwa di atas sejatinya mempertanyakan ulang salah satu tujuan sebuah proses penting bagi sebuah bangsa; pendidikan. Para studen Hindia Belanda dan mahasiswa Indonesia di masanya pernah amat berjaya dan penuh taji, dipenuhi idealisme, dan kesadaran sosial-politis-budaya yang tinggi. Mereka memang kaum terpelajar namun tidak kemudian ongkang-ongkang di sebuah menara gading bernama ekslusivitas yang membuat terpisah dari realitas di sekitarnya.

Ada sebuah pertanyaan besar yang rasanya hari ini harus kita ajukan ke para sarjana dan master di Indonesia Raya ini. Apakah mereka memiliki kesadaran dan keberanian untuk menggebrak zaman, menciptakan dan menginisiasi sebuah perubahan di masyarakat, dengan melibatkan dan meleburkan diri mereka sendiri. Atau, hanya sekadar menjadi sarjana yang selepas lulus lalu bekerja di korporasi atas nama memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh.

Van Deventer mengusulkan politik etis agar bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak untuk kemajuan negara mereka sendiri – yang saat itu teramat berjasa bagi kemajuan Kerajaan Belanda. Itulah kenapa dinamakan politik balas budi. Atau mungkin saya yang salah, bahwa ia sebenarnya mengusulkan itu agar lebih dari satu abad kemudian negara ini dipenuhi dengan mahasiswa yang plonga-plongo jika bicara perubahan bangsa atau pergerakan sosial dan memilih duduk nyaman sembari menggedong gelar sarjana atau master.

Lalu datanglah Tan Malaka sembari berteriak, “Lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali!” Dan semuanya bubar dengan sebal sambil jarinya utak-atik membuat feed di Instagram untuk mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional.

Bagikan

Leave a Reply