Maaf, sebagai sarjana ilmu pasti kami tidak tidak bisa menghitung itu semua di atas kertas dengan menggunakan logika matematis. Rumusnya apa sih emang?

 

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia memang masih membutuhkan banyak anak bangsa cerdas (bahkan jenius) untuk terus memajukan Indonesia. Iya, dimajukan hingga mepet ke kutub utara heuheu. Untuk itulah Kemenristek Dikti mengeluarkan pernyataan bahwa kampus sudah selayaknya mengarahkan kebutuhan untuk dunia industri, bukan humaniora atau sosial. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Totok Prasetyo.

Mungkin tidak ada yang salah dari pernyataan itu, terutama buat kalian yang bergelar sarjana ilmu pasti  seperti sarjana kimia, teknik, atau sarjana pertanian. Tetapi, mari kita tinggalkan sejenak ego jurusan dan keilmuan masing-masing untuk mencerna pernyataan lucu dan menggemaskan dari Kemenristek Dikti.

Indonesia memang sedang berkembang. Ya, semua orang rasanya paham hal itu. Indonesia butuh kemajuan, butuh sumber daya manusia yang mumpuni dalam berbagai bidang. Its correct! Tepat sekali. Tetapi, mengarahkan kampus hanya untuk fokus pada kebutuhan industri dan mengesampingkan ranah sosial dan humaniora? Oooo tunggu dulu, kapten. Masalah tidak bisa kau pecahkan sesederhana itu.

Wahai generasi milenial, perlu kau tahu bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sebenarnya datang (atau dimunculkan) dalam satu paket. Beradab-abad lampu, sebelum adanya dikotomi ilmu pengetahuan, seseorang baru akan di anggap pintar dan jenius jika bisa menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Lihat saja, Aristotles dan Socrates bukan hanya ahli dalam bidang sains namun  juga mereka mumpuni dalam bidang sastra, bahasa, bahkan filsafat. Pendek kata, mempelajari berbagai bidang ilmu adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang-orang pintar zaman dulu.

Dalam konteks keindonesiaan sekarang, sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa para sarjana ilmu sosial dan humaniora memegang peranan penting dalam pembangunan. Proses pembangunan tidak selayaknya hanya menggunakan ilmu dan tenaga dari para sarjana teknik namun juga seharusnya menggunakan pertimbangan dari para sarjana ilmu sosial dan humaniora. Tanpa adanya keseimbangan ini, maka pembangunan hanya terus akan menjadi sebuah program fisik, kapital, tidak benar-benar mengedepankan kemanusiaan dan keadilan seperti yang digaungkan banyak pihak.

Lihat saja, tanpa adanya pertimbangan dari segi sosial dan humaniora, pembangunan hanya akan terus mengalahkan rakyat kecil. Sesuatu  yang sebenarnya sudah mulai dilegitimasi sejak zaman orde baru. Lihat saja bagaimana pemerintah dan negara absen dalam mempertimbangkan bahwa wilayah pembangunan bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) adalah wilayah hijau, lumbung pangan. Semua-muanya di kebut atas nama pembangunan. Atau, bagaimana negara absen dalam mempertimbangkan pembangunan pabrik semen di Kendeng yang akan menggusur pegunungan karst yang menjadi sumber air bagi orang-orang disekitarnya.

Andai kata semua sarjana di Indonesia adalah sarjana ilmu pasti, memang sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara yang maju. Banyak pabrik dan infrastruktur yang dibangun, banyak bandara yang dihamparkan di tiap-tiap wilayah, dan jalan tol membelah berbagai daerah. Namun, apakah hanya untuk itu sebuah negara bernama Indonesia ada? Rasanya jawabannya adalah tidak. Tanpa ilmu humaniora dan ilmu sosial, semua kemungkinan itu hanya akan melahirkan satu keadaan klasik : pembangunan menggusur kepentingan dan hajat hidup rakyat kecil atas nama kemajuan.

Toh, memangnya masalah negara ini hanya ada dalam ranah kemajuan industri dan kapital semata? Apa kabar budaya korupsi yang masif, pergeseran budaya yang melahirkan budaya populer yang kadang jauh dari nilai-nilai ketimuran, atau anak-anak bangsa yang mulai diperkenalkan ayah sebagai daddy dan ibu sebagai mommy? Memangnya masalah-masalah itu bisa dipecahkan hanya dengan rumus matematis atau perhitungan di atas kertas? Tidak semudah itu, kisanak.

Lantas, jika kampus sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi hanya memusatkan perhatian pada ranah industri, masa depan seperti apa yang bisa kita harapkan dari negeri ini? Jika saja pernyataan tersebut lalu menjadi sebuah kiblat baru pendidikan tinggi di Indonesia, maka bukan tidak mungkin cerita lama bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan dan pernah menggebrak rezim berusia 4 windu hanya akan menjadi dongeng. Yang dikagumi, yang membuat heran, dan takjub. Lha iya dong, wong kelak semua mahasiswa hanya akan dicokoli angka, rumus, dan perhitungan matematis membuat pabrik kok.

Sekali lagi, jika memang pernyataan itu menjadi kiblat, maka para sarjana seni, sastra, dan bahasa mungkin hanya akan gigit jari melihat ketimpangan perlakuan di negara mereka sendiri. Kini mereka yang sudah menghadapi stigma aneh dari masyarakat kelak akan semakin di anggap aneh sekaligus remeh oleh masyarakat dan negara. Maaf Bung, pembangunan butuh sarjana yang bisa bikin pabrik dan menghitung rumus pembuatan jalan tol, bukan sarjana yang (hanya) bisa baca puisi, menggubah lagu, menulis novel, memahat patung, atau menganalisa budaya masyarakat. Hus hus!

Lebih jauh dari itu, maka pembangunan negara yang mengedepankan hajat hidup orang banyak dan hak azasi manusia rasanya akan lebih sulit terwujud. Hai bung! Apa yang kamu harapkan dari pembangunan yang hanya memakai angka, logika, dan perhitungan matematika? Usah kamu harap pembangunan akan mempertimbangkan hilangnya cagar budaya, kearifan lokal, dan perlindungan terhadap budaya-budaya non fisik. Apalagi masih berharap pembagunan akan memikirkan dampak negatif terhadap peradaban masyarakat di sebuah wilayah pada masa mendatang. Maaf, sebagai sarjana ilmu pasti kami tidak tidak bisa menghitung itu semua di atas kertas dengan menggunakan logika matematis. Rumusnya apa sih emang?

Tetapi, berdasarkan analisa dalam ranah ilmu sosial, kehidupan adalah sesuatu yang akan selalu berputar. Bukan linear. Cakra manggilingan kalau orang Jawa bilang. Jika saja, sekali lagi, pernyaataan Kemenristek Dikti akan menjadi fatwa bagi pendidikan tinggi, tinggal kita tunggu saja sampai negeri ini dipenuhi dengan pabrik, area industri, dan jalan tol layang. Lalu para rakyat kecil akan terus terpinggirkan atas nama kemajuan bangsa dan negara. Belum lagi kemungkinan bahwa pembangunan itu akan turut pula menyingkirkan candi-candi atau arca peninggalan moyang kita yang tidak ternilai harganya.

Nah, setelah itu semua terjadi, kita semua (mungkin) baru akan sadar bahwa pembangunan sudah selayaknya tidak hanya urusan fisik namun juga urusan kemanusiaan dan kebudayaan. Urusan bagaimana semua kepentingan orang-orang didalamnya bisa terakomodir dengan sebaik mungkin sehingga pembangunan tidak malah menghasilkan jentaka-jentaka baru. Kita mungkin juga akan menyesal saat berbagai situs budaya yang belum ditemukan malah terkubur permanen di bawah pembangunan pabrik atau tol. Mari kita tunggu saja, siapa tahu kelak Kemenristek Dikti Indonesia tahun 2080 berbalik mengeluarkan pernyataan bahwa kampus harus fokus pada ilmu sosial dan humaniora, bukan hanya kepentingan industri semata. Semoga.

Bagikan

Leave a Reply